Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, berbagai janji dalam kampanye nya tentang keberpihakan kepada rakyat telah membentuk harapan besar. Namun sayangnya, realitas sosial dan ekonomi di lapangan sering kali berkata lain.
Ketimpangan yang Masih Menganga
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal kedua 2025 menunjukkan bahwa jurang ketimpangan antara kelompok atas dan bawah semakin melebar. Kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras membebani lapisan masyarakat terbawah, sementara pengusaha besar justru menikmati kemudahan insentif fiskal dan akses proyek strategis nasional.
Petani di desa masih kesulitan menjual hasil panen mereka karena distribusi pasar yang dikuasai tengkulak. Nelayan menggantungkan nasib pada cuaca dan harga solar subsidi yang sering langka. Sementara itu, pembangunan ibu kota baru (IKN) terus dilanjutkan dengan anggaran fantastis. Negara hadir, tapi benarkah hadir untuk semua kalangan masyarakat?
Demokrasi yang Dibelokkan
Ruang kebebasan berekspresi mulai menyempit. Beberapa aktivis lingkungan, buruh, dan mahasiswa dilaporkan mendapatkan intimidasi usai menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Revisi UU ITE yang dijanjikan tak kunjung tuntas. Di media sosial, perbedaan pendapat kerap dibungkam dengan narasi “jangan terlalu keras, negara sedang bekerja.”
Saat rakyat bersuara, negara hadir bukan menjadi pendengar melainkan pengawas.
Refleksi di Hari Kemerdekaan
Di tengah upacara, parade, dan seremonial perayaan 17 Agustus, kita perlu bertanya lebih dalam: apakah kemerdekaan hari ini benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat? Atau hanya menjadi tontonan simbolik yang dinikmati oleh segelintir elit?
Ketika negara bicara soal kedaulatan pangan, apakah petani turut dilibatkan?
Ketika negara bicara tentang kemandirian ekonomi, apakah pelaku UMKM diberdayakan?
Ketika negara bicara tentang masa depan bangsa, apakah suara mahasiswa dan kaum muda masih dianggap penting?
Negara Seharusnya Hadir Untuk Semua
Negara bukanlah milik penguasa, bukan pula milik investor asing. Negara ialah amanah rakyat. Dalam semangat kemerdekaan, kehadiran negara haruslah menyentuh yang paling lemah, mendengar yang paling sunyi, dan melindungi yang paling rentan.
Karena jika tidak, kita tidak sedang merayakan kemerdekaan, melainkan memperingati hilangnya keberpihakan.
“Negara hadir!” Kalimat yang kerap menjadi penutup pidato para pemimpin ketika terjadi bencana, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial. Namun, di usia 80 tahun kemerdekaannya, pertanyaan yang muncul dari sebagian rakyat justru sederhana namun menyakitkan: Negara hadir, tapi untuk siapa?
